oleh

Open Bidding vs Open House

Oleh Ridarman Bay

Mencari pejabat yang sesuai dan pas serta tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu, selaras dengan kompetensi jabatan, memang bukan perkara mudah. Pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan guna memudahkan aparatur sipil negara (ASN) yang berada di bawahnya untuk melakukan seleksi tersebut, yang disebut seleksi terbuka.

Peraturan itu diantaranya termaktub dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019. Tujuan Permen PAN dan RB ini jelas, yaitu terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi utama, madya dan pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

Itu sebab, secara berkala, pimpinan daerah selalu mengadakan seleksi terbuka untuk mencari pejabat yang dinilai cocok dan cakap dalam menjabat satu jabatan. Sesuai dengan ketentuan, maka diadakanlah lelang jabatan atau dikenal dengan open bidding.

Open bidding ini memberi kesempatan kepada semua ASN untuk mencoba mengadu nasib untuk meraih satu jabatan. Yang terdahulu, setiap ASN yang menilai dirinya cakap dan punya kemampuan, tidak akan bisa menawarkan diri untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Sebab, dia harus kenal secara pribadi dengan pimpinan diatasnya (user). Tapi dengan adanya open bidding, dia punya kesempatan untuk mencoba peruntungan dengan ikut seleksi. Kalau nilainya bagus, maka dia punya harapan untuk dilirik, tapi kalau nilainya jelak, maka pupuslah sudah.

Secara teori memang enak didengar, tapi faktanya tidak seperti itu juga. Yang ikut open bidding, sejatinya harus sudah dapat green light dari user. Soalnya, seandainya dia tidak dapat restu, jangan banyak berharap. Walaupun nilainya bagus saat seleksi, dia tidak bakalan terpilih untuk menjabat jabatan yang diincarnya.

Sebaliknya, seandainya pun dia punya kemampuan yang pas-pasan, tapi dia diingini atau diperintahkan oleh pimpinan untuk ikut seleksi, maka peluangnya untuk meraih jabatan tersebut lebih besar. Walaupun barangkali saat open bidding namanya tidak masuk 3 (tiga) besar. Atau justru dia akan diusahakan masuk 3 (tiga) besar, tidak mesti harus nomor 1 (satu).

Ini lah yang kerap terjadi dalam praktek open bidding yang selalu dipertontonkan pemerintah di daerah. Di Kepri pernah juga? Pernah. Beberapa waktu yang lalu diadakan open bidding oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Saat tes akhir, muncullah sejumlah nama diantaranya terbaik nomor 1 (satu). Konon kabarnya, pejabat bersangkutan sampai harus mengawal perolehan nomor tersebut supaya jangan masuk masuk angin, artinya berubah saat diumumkan nanti ke publik.

Sebagai orang yang dapat nomor 1 (satu) dia lantas dilantik?. Ternyata tidak. Gubernur Kepri Nurdin, bahkan melantik orang lain yang tidak direkomendasikan malah, bukan dia yang peroleh nomor 1 (satu). Sehingga mucul anekdot waktu itu, “Bagus open house lagi dari pada open bidding.”

Diktum tersebut betul. Kalau user tidak menghendaki kita, maka jangan coba-coba ikut open bidding, karena toh tidak dipakai juga. Tapi kalau user berkeinginan, walaupun nilai saat seleksi jelek, user tetap akan melantik.

Kasus serupa terjadi lagi pada open bidding kali ini. Bedanya kalau dulu yang dilantik yang tidak dapat nomor satu. Yang sekarang yang tidak dilantik itu adalah orang yang sudah digadang-gadangkan menjadi salah satu pejabat yang akan dilantik. Faktanya, walaupun dia masuk 3 (tiga) besar (nomor 2) toh tetap tidak dilantik, karena yang dipilih orang lain. Pejabat tersebut kena PHP (Penerima harapan palsu). Sejarah pilu proses open bidding kembali berulang, dulu namanya si fulan dengan sutradara fulano, sekarang yang jadi pesakitan adalah si polan.

Namun ada pula yang bilang bahwa nomor yang muncul pada pengumuman hasil akhir seleksi terbuka adalah sesuai abjad nama bukan nomor ranking. Tapi yang pasti sama saja. Yang dipilih toh tetap yang diinginkan, bukan berdasarkan ranking. Kalau user ingin si A maka dia akan dilantik, walaupun nilainya jelek. Tapi kalau yang dimaui si B, maka dia yang dipilih bukan yang lain. Soal nomor ranking atau abjad, itu bisa diperdebatkan lagi.

So, kalau mau ikut open bidding maka penuhi syarat pertama. Apa itu? Dapatkan surat izin terlebih dahulu. Kalau belum, tidak usah berharap sangat lah. Walaupun anda adalah ASN terbaik di seantero negeri. Sudah banyak contoh. Wallahu Alam…$$$

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed