Resensi Buku
Nama Buku : Provinsi Baru Pasca Reformasi
Penulis : Priyo Handoko
Penerbit : Jejak Pustaka
Tahun Terbit : April 2024
Tebal Buku : XV + 260 hal
Fenomena pemekaran wilayah di Indonesia pasca reformasi adalah topik yang sangat menarik dan relevan untuk dibahas.
Reformasi melahirkan otonomi daerah yang mendorong banyak kawasan mengusulkan pemekaran, digerakkan oleh euforia demokrasi dan keinginan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat.
Kebijakan ini memberikan peluang besar bagi munculnya inisiatif pemekaran yang lebih bersifat politis dan partisipatif (bottom-up) daripada administratif, yang memungkinkan pengakuan terhadap identitas lokal dan menunjang percepatan pembangunan di daerah
Salah satunya yang dilakukan Priyo Handoko. Dia menyorot banyaknya area yang dimekarkan, ada provinsi baru, dan ada pula kabupaten serta kota baru. Sementara itu juga tidak sedikit wilayah yang mengusulkan rencana pemekaran ke pemerintah.
Dalam bukunya, Priyo menjelaskan puluhan proposal pemekaran lain yang muncul saat reformasi. Ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tengara Timur dan Barat, hingga Papua.
Buku ini disusun sangat ilmiah sekali. Setiap kalimat yang dirancang Priyo dilengkapi dengan dasar pijakan para ahli. Sepanjang buku, komisioner KPU Kepri itu selalu rajin memasang footnote.
Karena memang, artikel yang menggunakan footnote ditujukan untuk memberikan rujukan, memperkuat data, dan menyertakan informasi tambahan tanpa mengganggu alur utama tulisan.
Priyo ingin menunjukkan integritas dan kredibilitas karya tulisnya dengan memungkinkan pembaca memverifikasi informasi dan melakukan penelitian lebih lanjut.
Wajar jika daftar pustakanya sampai 7 (tujuh) halaman, mungkin mengalahkan daftar pustaka penelitian doktor, disertasi.
Sementara itu, yang dibahas Priyo dalam buku ini ada 8 (delapan) provinsi dalam kurun 1999-2012.
Apa alasan vital sehingga pemekaran dikehendaki? Menurut Priyo, ada lima isu yang melatarbelakangi usul pemekaran wilayah, yakni; satu, kesenjangan dan ketidakpuasan terhadap daerah induk.
Kedua, kebanggaan primordial berbasis kedaerahan. Ketiga, isu yang menyentuh identitas etnis dan agama. Selanjutnya, keempat, perbaikan pelayanan, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas kesejahteraan.
Kelima, pengamanan dan pengembangan wilayah perbatasan. Tapi isu kelima ini cuma terjadi di satu daerah, Kalimantan Utara.
Sesungguhnya, isu utama pemekaran meliputi kepentingan politik yang sering mendominasi persyaratan teknis, tantangan kemandirian fiskal karena ketergantungan pada dana pusat, serta potensi kegagalan dalam tata kelola (governance) seperti pelayanan publik yang tidak optimal dan masalah pengelolaan keuangan.
Selain itu, isu juga menyangkut masalah birokrasi dan potensi konflik sosial akibat pemekaran.
Sayangnya dalam buku yang tebal ini, Priyo tidak menyimpulkan hasil pemekaran. Dia lebih banyak menyorot proses terwujudnya pemekaran wilayah, propinsi dan kabupaten/kota dengan segala pernak-perniknya tanpa memberi konklusi bagi perbaikan berkelanjutan.
Buku ini juga tidak menyimpulkan dampak dari pemekaran. Apakah hasil pemekaran ini sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau bagaimana.
Karena sejak awal, pemekaran dipromosikan sebagai instrument untuk mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal.
Tapi sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, baik S1 dan S2, buku ini bisa menjadi pertimbangan utama. Maka, layak dibeli dan dibaca. Malah, diperkirakan buku ini bisa dikembangkan menjadi kajian disertasi mahasiswa tingkat doktoral.Selamat membaca.(Ridarman Bay)*