Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Dewan Pendidikan (DP) Kepri, baru-baru ini, Ketua DP Kepri, Dr.Encik Abdul Hajar, MM, menceritakan pengalamannya pergi ke pulau Sebangka, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri. Waktu dia berkunjung ke satu sekolah, dia terkejut melihat pompongnya.
Kenapa? Karena pompongnya sudah reyot tidak layak lagi melaut. “Tinggal menunggu waktu aja lagi,” ujarnya lirih. Dia sedih karena tidak terbayang bagaimana bila pompong itu melaut dan ombak besar sedangkan kondisi pompong sudah tidak layak laut lagi.
“Saya tidak terbayang wajah anak-anak yang menumpang pompong ke sekolah itu,” tambahnya dengan wajah prihatin.
Jangankan Encik yang menceritakan kondisi tersebut, saya yang mendengarkan kisahnya saja jadi nelangsa, trenyuh sekaligus mengurut dada. Demikian kenyataan yang harus dihadapi sebagian masyarakat kepulauan, anak-anak pergi ke sekolah sambil mempertaruhkan keselamatan.
Geografis yang didominasi lautan
Secara geografis Kepri memang didominasi wilayah laut, sekitar 90 persen. Namun masyarakatnya dituntut menjalani kehidupan pendidikan sebagaimana kota-kota besar di tanah air, terutama di Pulau Jawa. Di balik angka-angka pembangunan, masih banyak cerita getir yang jarang terdengar.
Dalam acara itu juga terungkap seringnya sekolah di kepulauan kekurangan tenaga pendidik. Sebagian besar pindah setelah mengabdi puluhan tahun atau pensiun. Atau ada yang dipindahkan Dinas Pendidikan ke tempat atau pulau lain.
Sementara untuk mengangkat guru honorer, aturan baru tidak lagi memungkinkan. Sekolah pun seperti makan buah simalakama: proses belajar harus tetap barjalan, tetapi sumber daya tidak mencukupi.
Kondisi transpotasi laut yang tak layak
Itu sebab, sebagai Ketua DP Kepri, Encik rutin berkunjung ke daerah kabupaten yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau. Setiap kunjungan, dia melihat hal yang menyesakkan dada. Seperti, ya itu tadi, kondisi transportasi laut yang tidak layak hingga fasilitas pendidikan yang jauh dari memadai.
“Saya pernah ke Senayang, Kabupaten Lingga. Gurunya senang dikunjungi. Malah mereka pikir saya mau kasih pencerahan, padahal saya cuma sekedar bersilaturahim,” ujarnya.
Menurut Encik, para guru itu haus akan ilmu di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi saat era digital ini. “Guru di Senayang itu mau kalau kita adakan pelatihan, walaupun lewat zoom,” tutur Encik.
Cari ilmu terkendala jaringan
Tapi kalau lewat zoom, kendala di jaringan pula. Mau cari ilmu ke Kota Tanjungpinang atau Batam terhambat transportasi disamping biaya.
Menyimak penuturan itu, saya suka merenung. Kenapa banyak betul persoalan yang melingkupi proses pendidikan di Kepri ini. Apa tidak ada solusi yang diberikan pejabat pendidikan atau pemangku kepentingan di daerah itu.
Kemana Perginya anggaran yang besar
Sesuai dengan undang-undang, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan cukup besar, mencapai 20 persen APBD. Tapi kenapa sejumlah persoalan tidak kunjung selesai juga.
Sementara Provinsi Babel sudah punya program subsidi transportasi sekolah sejak 2022, bukti bahwa kebijakan bukan hal mustahil bila ada keberpihakan.
Lantas, sampai kapan anak-anak kita mesti bertaruh nyawa di “pompong maut” hanya demi belajar? Apa kita perlu bertanya ke laut yang terus bergelombang? Jangan sampai menunggu ada korban, baru kita bergerak.*
Ridarman Bay
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kepri